Ringkasan Sejarah Orde Baru, Awal Terbentuk, Perkembangan, Hingga Berakhirnya

Orde Baru (disingkat Orba) adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto yang dimulai sejak tahun 1967 hingga 1998. Lahirnya Orde Baru ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret atau dikenal dengan Supersemar. Pada masa ini, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktek otoriter dan korupsi yang merajalela.

via blog.ub.ac.id

Awal Terbentuknya Orde Baru

• Krisis politik pasca G-30-S/PKI 1965. Setelah kudeta yang dilakukan oleh PKI gagal, terjadi gelombang aksi mahasiswa yang mengajukan tiga buah tuntutan (Tritura) kepada pemerintah. Presiden Soekarno pun melakukan reshuffle kabinet. Namun keadaan tetap tidak membaik, bahkan krisis politik semakin tidak terkendali.
• Tonggak penting yang menandai lahirnya Orde Baru adalah terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dan diperkuat Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 yang memberi wewenang kepada Mayjen Soeharto selaku Mentri/Panglima Angkatan Darat dan Kopkamtib, untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna menjamin keamanan dan kestabilan revolusi. 
• Setelah Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto, maka berakhirlah era Orde Lama. Pada 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik dan diambil sumpahnya sebagai presiden RI hingga terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan presiden Soeharto ini kemudian disebut dengan Orde Baru. 

Perkembangan Pemerintahan Orde Baru

a. Stabilitas Politik

1. Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4): Melalui P-4, Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal politik. Pancasila juga menjadi nilai budaya dan filosofis idiil bangsa Indonesia yang harus dihayati dan diamalkan segenap rakyat. 
2. Dwifungsi ABRI: Orde Baru mengartikan Dwifungsi ABRI dengan menjadikan ABRI sebagai kekuatan Hankam dan Sosial politik. Karenanya, ABRI hadir pada semua sektor berbangsa dan bernegara. 
3. Fusi Partai Pemilu: Melalui UU No. 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golkar, diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik. Hasilnya, hanya dua partai politik (PPP dan PDI) dan satu (Golkar) yang berhak sebagai organisasi partai pemilu. Melalui mesin politiknya (Golkar), Orde Baru selalu tampil menjadi pemenang pemilu. 

b. Stabilitas Ekonomi

• Pelita I (1969-1974), sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita I menekankan pembangunan di bidang pertanian. 
• Pelita II (1974-1979), sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, perluasan kesempatan kerja, dan kesejahteraan rakyat. 
• Pelita III (1979-1984), sasaran yang hendak dicapai adalah tercapainya Trilogi Pembangunan. 
• Pelita IV (1984-1989), sasaran yang hendak dicapai adalah di bidang pertanian yakni tercapainya swasembada pangan. Sementara di bidang industri mampu menghasilkan mesin industri sendiri. 
• Pelita V (1989-1994), sasaran yang hendak dicapai adalah upaya peningkatan semua segi kehidupan bangsa. Pembangunan dititikberatkan pada kekuatan industri yang didukung oleh bidang pertanian yang kuat. 
• Pelita VI (1994-1998 terjadi suksesi kepemimpinan), pemerintah menitikberatkan pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian, serta pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia sebagai pendukungnya.

Berakhirnya Orde Baru

1. Krisis Ekonomi. Krisis moneter yang melanda kawasan Asia Tenggara menyebabkan ketidakstabilan perekonomian Indonesia sejak pertengahan Juli 1997.
2. Krisis Politik. Terjadinya krisis multidimensional yang melanda Indonesia di tahun 1998 mendorong gerakan reformasi yang digaungkan oleh mahasiswa. 
3. Gerakan reformasi berisi tuntutan antara lain pembubaran Orde Baru dan Golkar, penghapusan Dwifungsi ABRI, penghapusan KKN, dan penegakkan supremasi hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan demokrasi. 
4. Gerakan reformasi kemudian berujung pada tuntutan pengunduran diri Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden RI. 
5. Situasi yang tidak terkendali dan kuatnya gerakan reformasi mendorong pengunduran diri Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden RI pada 21 Mei 1998.
6. Setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden, Mahkamah Agung kemudian mengambil sumpah B. J. Habibie yang sebelumnya menjabat wakil presiden untuk menjadi presiden RI.
7. Reformasi yang bergulir berdampak pada perkembangan kehidupan masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan negara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun hukum. 

• Di bidang politik, terjadi perubahan pada struktur dan kedudukan MPR, penghapusan Dwifungsi ABRI dan restrukturisasi ABRI, pelaksanaan otonomi daerah, dilakukannya pemilihan presiden secara langsung dan munculnya kebebasan pers. 
• Bidang ekonomi, pemerintah melakukan restrukturisasi hutang dalam dan luar negeri, pemberlakuan kebijakan ekonomi Nasional Pemberdyaan Masyarakat (PMDN), dan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 
• Bidang sosial-budaya, antara lain adanya upaya penegakkan HAM melalui lembaga Komnas HAM dan munculnya euphoria kebebasan di masyarakat. 
• Bidang hukum, yakni terwujudnya penegakan supremasi hukum yang benar-benar diberlakukan dengan dasar keadilan, bukan kekuasaan.